Kepala Desa Senggigi Usulkan Keberadaan Pendamping Desa Sebaiknya Dibubarkan Karena Bebani Anggaran Dana Desa

BALI SUARA MERDEKA - Salah seorang Kepala Desa asal Senggigi, Lombok Barat, NTB menjadi perbincangan hangat karena mengusulkan agar Pendamping Desa dibubarkan.

Dalam sebuah acara simposium yang digelar oleh Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI), seorang Kepala Desa bernama Mastur menjadi sorotan karena pernyataannya yang dianggap salah kaprah.

Dalam acara tersebut, Mastur yang merupakan Kepala Desa Senggigi, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, NTB mengusulkan beberapa hal penting kepada Kementerian Desa dan PDTT, salah satunya adalah membubarkan keberadaan Pendamping Desa.

Baca Juga: Maafkan Bradha E, Keluarga Yosua Minta Hakim Jatuhkan Vonis Dibawah Lima Tahun, Ini Penyebabnya

Menurutnya, keberadaan Pendamping Desa perlu ditinjau karena jangan sampai keberadaan mereka justru menghabiskan Dana Desa.

"Pada tahun 2024 Pendamping Desa harus dibubarkan," ujar Mastur

"Ini perlu ini ya, jangan sampai Dana Desa itu habis untuk kita gaji Pendamping Desa," tegas Mastur.

Usulan untuk membubarkan Pendamping Desa menurut Kepala Desa Senggigi itu karena sudah ada BPD yang mengawasi Pemerintah Desa.

Baca Juga: Foto Mesra 2 Pemeran Dutta Serial Nakusha ANTV, Mishal Raheja dan Shabbir Ahluwalia Bersahabat

Selain itu, ia juga mengatakan bahwa masyarakat dengan pendidikan yang tinggi masih bisa diberdayakan.

Pernyataan sang Kepala Desa ini tentu saja mendapat respon keras dari para Pendamping Desa di seluruh Indonesia.

Ia dianggap tidak paham tentang keberadaan Pendamping Desa dan regulasi yang mengaturnya.

Baca Juga: Tradisi Perang Api Desa Adat Duda, Selat, Karangasem: Ritual Magis Setahun Sekali untuk Usir Roh Jahat

Kesalahan fatal yang ditunjukkan oleh Kepala Desa Senggigi itu adalah menganggap bahwa Pendamping Desa digaji dari Dana Desa.