Pembahasan Rancangan Peraturan DPR RI, Sudirta: Optimalkan Kompensasi Bagi Korban Terorisme Masa Lalu

BALI SUARA MERDEKA – Berdasar Pasal 43 J Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang diamanatkan agar DPR RI membentuk Tim Pengawas Penanggulangan Terorisme.

Seperti diketahui, Pembentukan Tim Pengawas Penanggulangan Terorisme (TPPT) pada saat ini telah disusun melalui Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Tim Pengawas Penanggulangan Terorisme di DPR RI.

Rancangan Peraturan DPR RI tersebut antara lain mengatur mengenai pembentukan atau susunan, Fungsi, Tugas, dan Wewenang Tim, Hak dan Kewajiban, serta Mekanisme Kerja.

Baca Juga: Rekonstruksi Kasus Suami Aniaya Istri di Buleleng: Hajar Istri Dalam Kondisi Tak Berdaya hingga Tewas

Demikian dipaparkan legislator Wayan Sudirta, SH, MH, usai menghadiri rapat Komisi III DPR RI untuk pembahasan Rancangan Peraturan DPR RI tentang Tim Pengawas Penanggulangan Terorisme DPR RI, Selasa (15/11), di gedung DPR RI, Jakarta.

“Kami dalam hal ini menanggapi secara positif pembentukan TPPT dan Rancangan Peraturan DPR RI tersebut sebagai salah satu cara untuk melakukan pengawasan secara lebih efektif terhadap penyelenggaraan Penanggulangan Terorisme oleh Penyelenggara Penanggulangan Terorisme yang sesuai dengan UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme,” ungkap anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, ini.

Diakatan, rangkaian tindakan Penanggulangan Terorisme tersebut meliputi Pencegahan (kesiapsiagaan nasional, kontraradikalisasi, dan deradikalisasi), Pemberantasan (Penindakan dan Penegakan Hukum), dan Pelindungan terhadap Korban (Pemulihan Hak Korban),’’ ujar Sudirta, Anggota Komisi III DPR RI.

Baca Juga: Army BTS Wajib Tahu, Ini Kebiasaan Unik Jimin Jarang Diketahui yang Bikin Geleng Kepala

Kata Sudirta, selama ini, Komisi III DPR RI telah melakukan fungsi pengawasan terhadap para mitra kerja yang berwenang dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).